Sebelum menjadi dinas, Perpustakaan Umum Kabupaten Bantul berstatus kantor yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kedudukan perpustakaan sebagai pelaksana pemerintahan di bidang pelayanan dan pemasyarakatan perpustakaan. Sejalan dengan perkembangan pemerintahan di pusat maupun di daerah, Kantor Perpustakaan Umum kemudian digabung dengan Kantor Arsip Kabupaten Bantul sehingga terbentuklah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul. Pembentukan dinas berdasarkan Peraturan Daerah Kapubaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 kedua kantor kemudian lebur menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru bernama Dinas Perpustakan dan Kearsipan dipimpin oleh Kepala Dinas setingkat Eselon II yang menyelenggarakan perpustakaan dan kearsipan. Kemudian pada tanggal 12 Agustus ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 atas perubahan dari Peraturan Daerah sebelumnya. Regulasi itu mengamanatkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul merombak Kedudukan, Susunan, Organisasi, dan Tugas Pokok dan Fungsi melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2016. Visi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten adalah Terwujudnya masyarakat yang gemar membaca dan tata kelola kearsipan yang akuntabel menuju pemerintahan yang kuat dan masyarakat yang cerdas. Di samping itu juga memiliki Misi yaitu: Meningkatkan Tata Kelola Perpustakaan dan Kearsipan; Meningkatkan Sumber Daya Manusia Pengelola Perpustakaan dan Kearsipan; Meningkatkan Sarana Prasarana Perpustakaan dan Kearsipan; Meningkatkan Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang perpustakaan dan kearsipan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi: a) Perumusan kebijakan bidang perpustakaan dan kearsipan; b) Pelaksanaan kebijakan bidang perpustakaan dan kearsipan; c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perpustakaan dan kearsipan; d) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya. Susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri atas: Sekretariat; Bidang Perpustakaan; Bidang Kearsipan; Bidang Pelayanan; UPT; dan Kelompok Jabatan Fungsional. Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Hal tersebut dilakukan dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi, baik di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lainnya sesuai dengan tugas masing-masing.
Perpustakaan Umum Kabupaten mempunyai sejumlah layanan dan koleksi yang dapat diakses oleh masyarakat: 1. Koleksi Sirkulasi; 2. Koleksi Referensi; 3. Koleksi Anak; 4. Koleksi Terbitan Berkala (Surat Kabar dan Majalah); 5. Koleksi Karya Akademik (Skripsi, Tesis, Disertasi, Laporan Penelitian dll); 6. Koleksi Audio Visual; 7. Koleksi Braille; 8. Pustaka Digital (E-book); 9. Pembuatan Kartu Anggota Perpustakaan (Pendaftaran Online); 10. Katalog Online; 11. Surat Keterangan Bebas Pustaka; 12. Layanan Perpustakaan Keliling; 13. Layanan Paket Mandiri; 14. Akses Internet Gratis (WiFi); 15. Pendopo Kegiatan ; 16. Aula Sasana Widya Parwa; 17. Pemutaran Film; 18. Zona Asyik Nyaman nan Indah bagi Pemustaka; 19. Konsultasi dan Pendampingan Perpustakaan; 20. Kunjungan Kolektif; 21. Praktek Kerja Lapangan (PKL), Magang, Survei dan Observasi, Pendukung Kegiatan Pembelajaran; 22. Ekspo dan Display Armada Perpustakaan; 23. Kerja Sama dan Kemitraan; 24. Pojok Baca; 25. Layanan Baca di Tempat. 26. Angkringan dan Gazebo
